MAKALAH JARINGAN PEREKONOMIAN DAN PERDAGANGAN DI ASIA TENGGARA

JARINGAN PEREKONOMIAN DAN PERDAGANGAN

DI ASIA TENGGARA

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara

Dosen : Dr. Jajat Burhanudin, M.A

Disusun Oleh :

    Rais Al Azizi M (11170220000065)

Anggi Febri Amallia (11170220000079)

     Agus Sufandi     (11160220000071)

SEJARAH DAN PERADABAN ISLAM

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA
Kata kunci: Perdagangan, Ekonomi, Asia tenggara

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

        Asia Tenggara yang sebagaian besar wilayahnya berbentuk kepulauan dan dikelilingi oleh lautan, mendorong setiap aktivitas penduduknya dalam kegiatan kemaritiman. Perdagangan dan pelayaran dilakukan sebagai usaha untuk mengebangkan perekonomian Negara dan meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Letak geografis Asia Tenggara yang strategis menjadikan beberapa tempat di Asia Tenggara sebagai pusat perdagangan dan pelayaran. Setiap Negara dari berbagai penjuru dunia datang ke pelabuhan-pelabuhan di Asia Tenggara dengan membawa komoditas masing-masing dari negaranya.

Kemudian dari hal tersebut, mempertemukan pedagang-pedagang dari berbagai Negara sehingga membentuk sebuah jaringan perdagangan. Kerjasama antar Negara tidak terelakan karena hal tersebut. Peraturan dan kebijakan setiap Negara mulai dibentuk untuk menciptakan kenyamanan dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan. Maka penting kiranya pemakalah meerangkan bagaimana jaringan perdagangan, system perpajakan dan bea cukai serta pelabuhann dan organisasinya. Direalisasikan dalam kegiatan maritim sebagai ekonomi.

b.   Rumusan Masalah

1.    Bagaimana jaringan perdagangan di Asia tenggara?

2.    Bagaimana system perpajakan dan bea cukai?

3.    Bagaimana pelabuhan dan organisasinya?

4. Bagaimana Perekonomian di Asia Tenggara?

c. Tujuan Penilisan

Untuk mengetahui bagaimana jaringan perdaganagan di Asia Tenggara, system perpajakan dan bea cukai serta pelabuhan dan organisasinya.

BAB II

PEMBAHASAN

1.      JARINGAN PERDAGANGAN

Perdagangan merupakan proses interaksi antara individu atau kelompok sosial satu dengan yang lainnya untuk memperoleh komoditas. Dalam perdagangan terkait 4 komponen pokok yaitu, interaksi, barang atau komoditas, transportasi atau alat yang digunakkan untuk memindahkan barang atau komoditas, dan kedua belah pihak yang terikat perdagangan. Posisi Asia Tenggara yang tidak kalah pentingnya dalam sejarah maritime telah berabad-abad menempati posisi strategis dalam jalur pelayaran, dan perdagangan antar bangsa, antar Negara dan antar pulau. Peran strategis kawasan ini dapat dilihat dari sejarah Sriwijaya, Ayutthaya, dan kerajaan-kerajaan melayu disepanjang semenanjung Melayu.

Beberapa dasawarsa ini, Jaringan Perekonomian di Asia Tenggara didominasi oleh Eropa, banyak daerah-daerah yang menjalin kerjasama dengan eropa, Contohnya adalah; Antara Burma dengan Inggris, Indo-China dengan Perancis, ataupun Hindia-Belanda. Orang-orang Eropa menjalin kerjasama dengan bangsa di Asia Tenggara adalah untuk mendapatkan rempah-rempah atau bahan pangan serta bahan mentah untuk Industri

Ayutthaya merupakan negeri yang menjadi pusat utama politik, budaya, dan perdagangan di Thailand masa silam. Negeri ini berperan penting bagi perkembangan sejarah Asia Tenggara sejak abad 14 sampai abad ke 18, hubungan antara Ayuthaya dengan penguasa di Indonesia meliputi hubungan diplomatik dan perdagangan seperti dengan Aceh, Jambi, Banten, Palembang, Riau selain dari penguasa Asia Selatan Bengala, Golkinda, Kesultanan Mughal dan Persia. Sejak awal Ayuthya telah membuka negerinya untuk perdagaangan dan pedagang asing untuk masuk ke negeri ini. Salah satu alasan penting Ayuthaya dalam dunia maritim karena letaknya strategis menghadap ke timur laut China selatan. Jaringan perdaganagan dan diplomatic Atyuthaya sudah cukup luas yang tampaknya diurus dengan baik melalui kementrian yang bertanggung jawab atas perdagangan dan hubungan luar negeri. Ayuthaya sendiri merupakan pemasok sejumlah dagangan penting untuk pasar Asia karena jaringan perdagangan yang dimiliki harga barang yang bersaing dan lingkungan perdagangan yang bebas di pelabuhan.

 Di Nusantara, jaringan perdagangan masa lalu telah menempatkan posisi rempah-rempah sebagai komoditi utama sejak awal masehi dengan adanya kontak antar pedagang nusantara dengan pedagang Cina, Arab dan India. Jaringan perdagangan rempah-rempah ini kemudian semakin ramai setelah kedatangan bangsa Eropa sekitar abad ke-16. Rempah-rempah yang menjadi komoditi utama itu antara lain adalah cengkih, pala dan lada. Rempah-rempah ini dianggap memiliki nilai penjualan yang tinggi khususnya bagi warga eropa. Hal ini dikarenakan rempah-rempah ini hanya dapat ditemukan di nusantara bagian timur yang membutuhkan pelayaran yang panjang untuk sampai ke eropa.

2.      SISTEM PAJAK DAN BEA CUKAI

Salah satu perbedaan nilai antara kerajaan agraris dengan kerajaan pesisir adalah penghasilan utama kerajaan agraris didasarkan atas dasar hasil-hasil pertanian, dan hasil hutan. Sedangkan kerajaan pesisir sebagian penghasilannya tergantung pada perdagangan dan pelayaran. Kerajaan pesisir mengambil keuntungan dari pajak perdagangan dan pelayaran di Bandar-bandarnya. Selain itu, mereka juga turut mengambil bagian dalam perdagangan dan pelayaran secara pribadi. Seperti Sriwijaya yang mengambil keuntungan dari perahu-perahu asing yang melintasi Selat Malaka, dan selat Bangka yang telah dikuasai oleh Sriwijaya.

Dari pernyataan I-tsing, kapal asing yang datang di Kedah dan Melayu pada waktu-waktu tertentu tinggal dikedua tempat itu sambil menunggu datangnya angin baik. Baru mereka melanjutkan perjalanannya ke tempat tujuan mereka. Kapal-kapal di Selat Malaka singgah terlebih dahulu di pelabuhan untuk mengambil air minum dan perbekalan lainnya. Beberapa pelabuhan di selat ini penting artinya sebagai pelabuhan perbekalan. Oleh karena itu, Sriwijaya berusaha memonopoli dan menguasai daerah pesisir di kedua belah pantai di Selat Malaka.

Sebagai kerajaan Maritim, Sriwijaya menggunakan politik laut yaitu dengan mewajibkan kapal-kapal untuk singgah di pelabuhannya. Politik Sriwijaya ini, dikenal dengan menggunakn model “paksaan menimbun barang” di samping itu, Raja Sriwijaya juga mempunyai kapal-kapal sendiri. Dengan demikian, harta benda raja serta kaum bangsawan berasal dari perdagangan sendiri, bea-bea yang dipungut dari perdagangan yang melalui kerajaan, dari rampasan hasil peperangan dan pembajakan laut.

Bagi kerajaan-kerajaan maritime, pelabuhan merupakan pintu gerbang bahan-bahan ekspor dan impor. Disini arus ekspor dan impor dapat diawasi dan mendapatkan bea seperlunya. Mengenai pemungutan bea Cukai Thome pirres lebih banyak memberikan keterangan tentang malaka daripada pelabuhan lainnya. Para pedagang yang baru saja tiba di malaka harus membayar bea cukai terlebih dahulu sebeleum ia dibolehkan menjual dagangannya. Jumlah yang harus dibayarkan tergantung pada ukuran dan timbangannya. Oleh sebab itu, barang-barangnya harus ditimbang dan diukur terlebih dahulu pada timbangan dan ukuran yang berlaku di malaka.

Bea impor untuk barang-barang yang datang dari negeri-negeri di atas angin (Arab, India, Srilangka termasuk juga Pegu dan Siam) adalah 6% . hal demikian berlaku pula bagi dagangan dari negri-negri di pantai Barat di Semenanjung Melayu dan di sebelah Timur Tenaserim, juga bagi negeri di utara Sumatera (Pasai dan Pidie). Selain  Bea Cukai para pedagang harus pula membawa barang persembahan untuk raja, bendahara, tumenggung, dan syahbandar yang membawahinya. Keseluruhan persembahan ini berjumlah 1-2% dari nilai barang yang dimasukkan. Kalau ingin menetap di Malaka para pedagang di sebelah barat termasuk orang melayu harus membayar pajak sebesar 3% di samping itu mereka harus membayar 6% pajak kerajaan.

Terhadap barang-barang yang dikeluarkan dari Malaka tidak dipungut bea eksport baik dari kapal-kapal yang menuju ke barat atau timur. Para pedagang hanya diwajibkan membayar ongkos timbangan untuk semua barang yang masuk dan keluar sebesar 1% dari jumlah barang kepada orang yang berhak memungutnya yang ditunjuk oleh raja sendiri. Disamping itu ada jenis pajak yang walaupun tidak langsung berhubungan dengan pedagang asing masih banyak memengaruhi perdagangan di negeri Malaka. Pajak ini dipungut sebagai imbalan izin berdagang di jalanan, pasar, kedai-kedai kecil dll. Hasil dari perizinan ini merupakan peghasilan pegawai-pegawai Malaka. Sistem perpajakan ini banyak menguntungkan Malaka oleh sebab itu orang-orang Eropa yang kemudian menduduki kota Malaka pada umumnya mempertahankan sistem pajak ini. 

3.      PELABUHAN DAN ORGANISASINYA

Pelabuhan bukan saja tempat berlabuh tetapi tempat bagi kapal berlabuh dengan aman terlindung dari ombak besar dan angin. Tempat yang paling baik untuk berlabuh adalah pada sebuah sungai agak jauh kedalam, namun dalam hal ini lebar sungai membatasai perkembangan pelabuhan. Oleh sebab itu banyak pelabuhan di muara yang agak terbuak atau meskipun kurang terlindung ia berada di dalam sebuah teluk. Dalam jaringan lalu lintas disebuah negeri kepulauan seperti Indonesia fungsi pelabuhan ialah sebagi penghubung jalan maritim dan jalan darat. Pada zaman dahulu ketika komunikasi dengan daerah pedalaman lebih banyak menggunakan sungai maka lokasi pelabuhan dalam estuarium banyak untungnya. Melalui sungai penduduk pedalaman dapat mengangkut hasil sawah dan kebunnya ke pantai tanpa memerlukan tenaga banyak.

        Sebuah pelabuhan harus mempunyai daya tarik yang besar bagi kapal-kapal dari luar, misalnya pasar yang ramai tempat hasil hutan dari pedalaman yang diperdagangkan dan bahan makanan dan air minum disediakan untuk konsumsi di kapal. Ada korelasi erat antara besarnya volume perdagangan (termasuk persediaan bahan makanan) dan frekunsi dan kunjungan serta jumlah kapal yang singgah di suatu pelabuhan. 

Untuk pantai adalah faktor lain yang memengaruhi pelabuhan. Keadaan bumi membagi Indonesia dalam dua bagian, disebelah barat kerak bumi lebih tua dan lebih mantap sehingga memperlihatkan bentuk pantai yang rendah, berbeda dengan yang disebelah timur yang masih kurang stabil buminya: pantai-pantainya mempunyai relif yang lebih bervariasi. Pelabuhan seperti tidore yang subur untuk pertumbuhan Bungan karang merasakan benar factor penghalang ini demi perkembangan pelabuhannya. Sebaliknya pelabuhan-pelabuhan sebelah barat dimana pentainya merupakan daratan alluvial yang luas seperti disumatra timur, Kalimantan dan Jawa bagian Sumatra utara, pelabuhan-pelabuhan setempat harus berhadapan dengan proses pendangkalan muara karena endapan sungai yang terus menerus.

Ketika kapal memasuki pelabuhan, syahbandar pun datang untuk mengunjungunya. Pelabuhan yang banyak didatangi oleh pedagang asing harus memiliki lebih dari satu syahbandar. Ketika masa kejayaan pelabuhan malaka, saat itu didalam sebuah pelabuhan  memiliki empat orang syahbandar. Syahbandar yang menempati kedudukan pertama adalah yang mementingkan kepentingan orang-orang dari jawa, Maluku, banda, Palembang, Brunai Kalimantan dan pulau-pulau Filipina. Ada syahbandar khusus untuk orang-orang dari tionghoa dan pedagang dari pulau Riyu Kiyu. Syahbandar memiliki tugas utama yaitu mengurus dan mengawasi perdagangan orang-orang dibawahnya serta pengawasan di pasar dan digudang juga mengawasi timbangan, ukuran dagangan dan mata uang yang akan di pertukarkan. Dan apabila tidak ada kesesuaian antara nahkoda dan para pedagang disalah satu kapal tersebut, syahbandar yang bersangkutan harus menjadi penengah. Oleh sebab itu orang-orang yang diangkat sebagai syahbandar kebanyakan dari kalangan saudagar-saudagar asing itu sendiri. Dan umumnya saudagar yang paling berwibawa dan paling kaya adalah yang menjadi syahbandar. Tugas lainnya dari syahbandar yaitu memberi petunjuk dan nasihat tentang cara-cara berdagang setempat, serta menaksir barang dagangan dan menentukan pajak yang harus dipenuhi, serta bentuk dan jumlah yang harus diserahkan ke raja, bendahara dan tumenggung.

Syahbandar juga mempunyai atasan yaitu tumenggung yang berkuasa atas seluruh kota dan pelabuhan. Dalam urusan dagang, kedudukan tumenggung sangatlah penting karena ia harus menerima bea masuk dan ekport dari barang yng diperdagangkan. Serta ialah yang mengadili perkara-perkara atau masalah yang menyangkut orang asing.

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Perdagangan merupakan proses interaksi antara individu atau kelompok sosial satu dengan yang lainnya untuk memperoleh komoditas. Dalam perdagangan terkait 4 komponen pokok yaitu, interaksi, barang atau komoditas, transportasi atau alat yang digunakkan untuk memindahkan barang atau komoditas, dan kedua belah pihak yang terikat perdagangan. Jaringan perdagangan masa lalu telah menempatkan posisi rempah-rempah sebagai komoditi utama sejak awal masehi dengan adanya kontak antar pedagang nusantara dengan pedagang Cina, Arab dan India.

Salah satu perbedaan nilai antara kerajaan agraris dengan kerajaan pesisir adalah penghasilan utama kerajaan agraris didasarkan atas dasar hasil-hasil pertanian, dan hasil hutan. Sedangkan kerajaan pesisir sebagian penghasilannya tergantung pada perdagangan dan pelayaran. Bagi kerajaan-kerajaan maritime, pelabuhan merupakan pintu gerbang bahan-bahan ekspor dan impor disini arus ekspor dan impor dapat diawasi dan mendapatkan bea seperlunya mengenai pemungutan bea Cukai. Tempat yang paling baik untuk berlabuh adalah pada sebuah sungai agak jauh kedalam, namun dalam hal ini lebar sungai membatasai perkembangan pelabuhan.

Daftar Pustaka

Burhanduin, Safri, dkk. Sejarah Maritim IndonesiaI : Menelusuri Jiwa Bahari Bangsa Indonesia dalam proses integrasi Bangsa. . 2003. ( Semarang : Pusat Kajian Sejarah dan Budaya Maritim Asia Tenggara)

Hall, D.G.E. Sejarah Asia Tenggara, 1981, (Surabaya : Usaha Nasional)

Reid Anthoni, Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1460-1680 Jilid II Jaringan Perdagangan Global, 2011 (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor)

Lapian, Adrian B. Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad ke 16 dan 17. 2017. ( Depok : Komunitas Bambu)

        Journal :

Yuliyati. Perspektif Kemaritiman di Indonesia dan Kawasan Asia Tenggara lainnya. Jurnal Sejarah dan Budaya Universita Negeri Malang Tahun ke 7 No. 2 Desember 2013.